Kajian Riset: Evaluasi Kebijakan Penanganan Banjir di Kabupaten Bekasi (2020-2023)

Kajian Riset: Evaluasi Kebijakan Penanganan Banjir di Kabupaten Bekasi (2020-2023)

StratDNA - Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang sering mengalami banjir, terutama di musim hujan. Banjir di daerah ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan tata guna lahan, buruknya sistem drainase, serta curah hujan yang tinggi. Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam upaya menangani permasalahan ini, namun efektivitasnya masih menjadi perdebatan.

Metode Penelitian Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui:

1. Analisis Kebijakan: Mengkaji kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait pengendalian banjir.

2. Wawancara dan Survei: Mengumpulkan data dari masyarakat terdampak dan pemangku kepentingan.

3. Studi Dokumentasi: Menganalisis laporan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta media massa.

Kebijakan yang Diterapkan (2020-2023) Beberapa kebijakan yang telah diterapkan untuk menangani banjir di Kabupaten Bekasi antara lain:

1. Normalisasi Sungai dan Saluran Drainase: Pemerintah melakukan pengerukan sungai dan perbaikan drainase di beberapa titik rawan banjir, seperti Kali Bekasi, Kali CBL, dan Kali Malang.

2. Program Bekasi Bebas Banjir 2025: Sebuah inisiatif yang mencakup peningkatan infrastruktur pengendali banjir, pembangunan tanggul, dan penertiban bangunan liar di bantaran sungai.

3. Pembangunan Sumur Resapan dan Kolam Retensi: Untuk meningkatkan daya tampung air hujan dan mengurangi genangan di daerah perkotaan.

4. Edukasi dan Partisipasi Masyarakat: Kampanye kesadaran lingkungan dan pengelolaan sampah untuk mengurangi penyumbatan drainase.

Temuan dan Evaluasi Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa:

• Normalisasi sungai dan perbaikan drainase telah memberikan dampak positif, tetapi masih belum mencakup seluruh daerah rawan banjir.

• Program Bekasi Bebas Banjir 2025 berjalan lambat akibat kendala anggaran dan koordinasi antarinstansi.

• Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih rendah, sehingga penyumbatan drainase masih sering terjadi.

• Meskipun sumur resapan dan kolam retensi dibangun, daya tampungnya masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan penanganan banjir di Kabupaten Bekasi telah menunjukkan beberapa hasil positif, tetapi masih terdapat kendala dalam implementasi dan efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah berikut:

1. Optimalisasi Koordinasi Antarinstansi: Memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPBD, dan masyarakat dalam pengelolaan banjir.

2. Percepatan Implementasi Program Infrastruktur: Memastikan bahwa proyek tanggul dan drainase berjalan sesuai rencana dengan pengawasan ketat.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Menggalakkan edukasi lingkungan serta insentif bagi masyarakat yang aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

4. Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan sistem pemantauan banjir berbasis IoT untuk prediksi dini dan penanganan lebih cepat.

Dengan evaluasi dan perbaikan kebijakan yang tepat, diharapkan Kabupaten Bekasi dapat mencapai targetnya dalam mengurangi dampak banjir dan meningkatkan ketahanan lingkungan di masa mendatang